Perjanjian Kerjasama Fanchise Rumah Makan

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini *):

1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Makan [....................], Franchior, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Franchise, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.
a. Franchior adalah Rumah Makan yang menyajikan makanan cepat saji (fast food) yang dikenal dengan nama Rumah Makan [......................].
PIHAK PERTAMA setuju memberikan izin dan membantu PIHAK KEDUA untuk menjual dan menyajikan makanan [...........................] untuk wilayah [.....................].

– PIHAK KEDUA berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu makanan [...............................] serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen.
– PIHAK PERTAMA memberikan hak eksklusif kepada PIHAK KEDUA untuk membuka rumah makan yang menyediakan dan menyajikan makanan fast food yang ditetapkan frsnchisor di seluruh wilayah [............].
– PIHAK PERTAMA memberikan izin (lisensi) kepada PIHAK KEDUA dengan nama Rumah Makan [......................] untuk itu PIHAK KEDUA dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan PIHAK KEDUA lainnya yang sudah diizinkan oleh PIHAK PERTAMA sebelumnya.
– PIHAK KEDUA setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA antara lain:
1. Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau menyewa minimal [...] tahun seluas [....] m2 dengan desain sebagaimana terlampir.
2. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk [.....] kendaraan roda empat dan [....] kendaraan roda dua disertai dengan minimal satu toilet konsumen.
3. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp [...........................] dan uang jaminan sebesar Rp [............] yang harus disetor ke rekening PIHAK PERTAMA.
4. Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atau usaha lain selain makanan [.........] yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA setuju membayar franchise fee sebesar Rp [....................]; pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapat royalti sebesar [.....]% dari omzet penjualan setiap rumah makan yang dibayarkan pada setiap tanggal [..........] setiap bulannya.
3. Untuk keperluan promosi secara nasional produk [....................], PIHAK KEDUA bersedia membayar marketing fee sebesar [.....] % dari omzet penjualan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Marketing fee sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini semata-mata hanya untuk dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk mempromosikan produk [..........] secara nasional yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran royalti.

PASAL 3

PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung PIHAK PERTAMA bila PIHAK KEDUA terlibat tuntutan hukum dan/atau non-hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan usaha rumah makan yang dikelolanya.

PASAL 4

1. Pada [.....] bulan pertama sejak perjanjian ini ditandatangani PIHAK KEDUA akan membuka dan mengoperasikan rumah makan di [................].
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahkan alamat rumah makan ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA memberikan izin pemindahan lokasi rumah makan maka PIHAK KEDUA wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp [..............................]. atas seluruh biaya yang timbul, baik renovasi, izin, pajak dan biaya apapun yang timbul akibat perpindahan lokasi ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri.

PASAL 5

Selama perjanjian ini berlaku PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
1. Memberikan panduan operasional pengelolaan rumah makan kepada PIHAK KEDUA dan menyediakan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu [.....].
2. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja rumah makan PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK PERTAMA sendiri.
3. Menyelenggarakan program pelatihan (training) untuk PIHAK KEDUA secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit [...] (….) kali dalam setahun.
4. Memberikan konsultasi gratis kepada PIHAK KEDUA apabila rumah makan PIHAK KEDUA berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis rumah makan PIHAK KEDUA.
5. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan (kreditor) guna membantu PIHAK KEDUA memperoleh pinjaman untuk pengembangan rumah makannya.

PASAL 6

1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabot-perabot untuk keperluan rumah makan serta bahan-bahan baku pembuat menu “Super Uenak” yang sesuai dengan standar PIHAK PERTAMA serta biaya-biaya lain seperti pengurusan izin-izin atas pembukaan dan pengoperasian rumah makan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sendiri.
2. PIHAK KEDUA setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha rumah makan, PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli dari PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA atau pekerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA pada rumah makan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program training dan kerja praktek yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA.

PASAL 7

1. PIHAK KEDUA setuju untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian ini termasuk semua biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau jasa-jasa yang diberikan atau akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA. Setiap pembayaran yang terlambat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar [...]% per hari untuk paling lama satu bulan.
2. PIHAK KEDUA setuju untuk biaya penyelenggaraan seminar, workshop, dan pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA lainnya.

PASAL 8

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang atas pembayaran tersebut PIHAK PERTAMA dibebani pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka beban pajak tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk, dan menu-menu baru yang dilakukannya dengan itikad baik demi usaha PIHAK KEDUA.

PASAL 10

Perjanjian ini berlaku selama [..............] tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal [.................] bulan [...............] tahun [...........] dan berakhir pada tanggal [........] bulan [...............] tahun [...............] dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

PASAL 11

1. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-sewaktu sesuai dengan keinginan/kepentingan PIHAK PERTAMA untuk memeriksa dan atau mengaudit segala catatan dan pembukuan PIHAK KEDUA tanpa pengecualian apapun juga.
2. Seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12

1. PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan laporan penjualan secara periodik setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal [..........] setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan sebelumnya.
2. Dalam sekali setahun PIHAK KEDUA wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus menerus selama perjanjian ini.
3. Laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip accounting paling lambat [........] hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh penanggung jawab rumah makan bersama akuntan publik yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan rumah makan yang didapat dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal sebagai berikut.
1. Apabila PIHAK KEDUA lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberi peringatan ketiga oleh PIHAK PERTAMA namun masih melakukan pelanggaran yang sama ataupun pelanggaran yang tidak berbeda baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau membuat pelanggaran yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika PIHAK KEDUA dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
3. Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. membayar kepada PIHAK PERTAMA dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya [................] hari setelah tanggal perjanjian ini berakhir,
b. tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan beserta bunga-bunganya,
c. dengan segara dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label PIHAK PERTAMA.
d. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mempromosikan atau mengiklankan Rumah Makannya dengan menggunakan nama dan merek PIHAK PERTAMA.
e. PIHAK KEDUA harus dengan segera mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA semua buku-buku manual/penuntun, video, kaset, formulir atau peralatan dan barang-barang cetakan yang berisi tanda-tanda produk makanan milik PIHAK PERTAMA paling lambat [..............]. hari setelah perjanjian ini berakhir.
f. PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemeriksaan/inspeksi dan memasuki rumah makan PIHAK KEDUA serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek PIHAK PERTAMA.

PASAL 15

Apabila timbul sengketa di antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri [.....................].

PASAL 16

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : [..................]

Pada : [...................]

PIHAK KEDUA                                                         PIHAK PERTAMA
[......................]                                                          [......................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerja Sama Penyedia Tempat Aacara Dengan EO

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini […….] tanggal […] bulan [….] tahun [.........] telah diadakan perjanjian kerja sama antara*):

1. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [..............................................] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [..................] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA adalah event organizer yang akan mengadakan [....................................................] yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut [......................]

Jangka waktu penyelenggaraan [...................] dilakukan selama [.............................] terhitung sejak tanggal [....] bulan [...] tahun [....] sampai dengan tanggal [....] bulan [...] tahun [...].

PIHAK PERTAMA menawarkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tempat untuk [....................] yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA bersedia menerima tawaran kerja sama dari PIHAK PERTAMA untuk menyediakan tempat event [....................] tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan [......................] sebagai tempat penyelenggaraan [....................]; dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud [....................] tersebut.

PASAL 2

1. [....................] akan dilaksanakan setiap [............................] sekali pada setiap hari [..................] selama [................] sejak tanggal [...] bulan [...] tahun [...] sampai dengan hari [.............] tanggal [...] bulan [...] tahun [...]
2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaraan [....................] adalah [.................] jam dimulai pada pukul [..................] sampai dengan pukul [................] waktu setempat.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas persiapan [....................] yang diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan seluruh perangkat seluruh peralatan soundsystem yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan [....................] tersebut.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan sendiri pemandu acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan [....................].
4. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.

PASAL 4

PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut.
1. Kursi dan meja untuk tamu sebanyak [..............................].
2. Kursi untuk peserta dan penonton sebanyak [.................].
3. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
4. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi semua pihak yang terlibat dalam [....................].
5. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan [.............].

PASAL 4

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp [...........................] (………………………………..).

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas sebagaimana disebut pada PASAL 4 di tetapkan sebagai berikut.
a.  Tahap pertama sebagai uang muka sebesar [.....]% atau sebesar Rp [....................] (…………………….) akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
b. Tahap kedua akan dibayar sebesar [......]% atau sebesar Rp [...............] (……………………………………………………..) pada hari pertama pelaksanaan [....................] yakni pada hari [............} tanggal [tanggal, bulan, tahun].
c. Tahap ketiga sebesar [.........]% atau sebesar Rp [.................] (…………………………………………………) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan event [....................] yakni pada hari [.............] tanggal [...] bulan [...] tahun [...].

3. Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan secara tunai.

PASAL 5

Jika anggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 6

1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 7

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 8

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan [.................................].

PASAL 9

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.
PIHAK PERTAMA                                          PIHAK KEDUA
[......................]                                              [......................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerja

December 3rd, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*) :

1. Nama : [..........................................................]
Alamat : [..........................................................]
Jabatan : [..........................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [...................], selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.................................................]
Jenis Kelamin : [.................................................]
Tempat, Tgl lahir : [.................................................]
Umur : [.................................................]
Agama : [.................................................]
Pendidikan terakhir : [.................................................]
Alamat : [.................................................]
No.KTP : [.................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan perusahaan PT [.............................], yang terletak di [..........................................................................], dengan tugas [....................], dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan PIHAK PERTAMA dengan tugas [.............................].

PASAL 2

Masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja, yakni sejak tanggal [....] bulan [...] tahun [...]. Gaji diberikan secara [.......}, besarnya gaji Rp [.............................],- dengan waktu kerja sehari [..........] jam.

PASAL 3

Tunjangan-tunjangan di luar gaji sebagai berikut.
Tunjangan makan : Rp [........................................],-
Tunjangan transpor : Rp [........................................],-
Insentif : Rp [........................................],-

PASAL 4

Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa gaji karyawan sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa/kesalahan berat karyawan.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan/atau peraturan perusahaan.

PASAL 7

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [................].

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun bersama-sama menandatanganinya di atas kertas bermaterai cukup.

Dibuat di : [....................]
Tanggal : [....................]

PIHAK PERTAMA                                                                           PIHAK KEDUA
[……………......]                                                                                   [……………......]

 

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerja Harian Lepas

December 3rd, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah, masing-masing*):

1. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [.......................] yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Adalah hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerja harian lepas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

Hal yang dimaksudkan dengan perjanjian harian lepas di sini adalah PIHAK PERTAMA menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut PIHAK KEDUA mematuhi peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah [.......................].

PASAL 3

1. PIHAK KEDUA harus mematuhi tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada PT [...............................] maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan yang berlaku.

PASAL 4

1. Pengaturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh PIHAK PERTAMA sebelum PIHAK KEDUA memenuhi pekerjaannya.

2. PIHAK KEDUA hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan [............................] dari PT [.............................] dan dengan demikian PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

1. Hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku selama [...................] bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal [........] bulan [....] tahun [....].

2. Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA setuju dan bersedia memberikan gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp [................................] setiap hari kehadiran kerja PIHAK KEDUA.

2. Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir, dengan alasan apa pun maka PIHAK PERTAMA tidak membayarkan gaji kepada PIHAK KEDUA.

3. Pembayaran gaji oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan [......] kali dalam [......] minggu yakni pada setiap hari [.............].

PASAL 8

1. PIHAK KEDUA bekerja selama [...] hari kerja dalam seminggu.

2. Apabila PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk bekerja di luar jam kerja sebagaimana disebut pada ayat 1 maka PIHAK KEDUA berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut.

PASAL 9

Setiap waktu hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dapat diakhiri bilamana PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran berat sebagai berikut.

a. Melakukan pencurian, penggelapan, dan atau perbuatan melawan hukum lainnya.

b. Melakukan penganiayaan terhadap PIHAK PERTAMA dan mitra bisnisnya, sesama rekan kerja dan anggota keluarganya.

c. Berkelahi dengan sesama pekerja.

d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.

e. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA.

f. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang di lingkungan kerja.

g. Menghina dan atau mencemarkan nama baik PIHAK PERTAMA dan atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya.

h. Membantah dan atau menolak perintah/instruksi dari PIHAK PERTAMA.

i. Tidak masuk kerja selama [......] hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang sah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Menyalah gunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA.

k. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 10

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

3. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial [..............] untuk menyelesaikannya.

PASAL 12

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dibuat di : [.............................]
Pada : [.............................]

PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA
[................................]                                                              [..............................]

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN NIKAH

December 3rd, 2013 No comments

Pada hari ini, tanggal [.................], bulan [................], tahun [...........] di kota [..........] telah dibuat perjanjian perkawinan antara*)

1. Nama : [................................................]
Alamat : [................................................]
Tempat/ Tgl. lahir : [................................................]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : [................................................]
Alamat : [................................................]
Tempat/ Tgl. lahir : [................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini.

PASAL 1
PRINSIP DASAR

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum

PASAL 2

Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PASAL 3
PERKAWINAN MONOGAMI

Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogam

PASAL 4

1. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami

2. Keadaan khusus tersebut adalah :

- dalam jangka waktu [..................] tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan;

- kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi)

3. Rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah [....].

PASAL 5

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PASAL 6
HARTA KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

1. Harta kekayaan PIHAK PERTAMA saat ini meliputi : [...................................] (sebutkan satu persatu)

2. Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga

PASAL 7

1. Harta kekayaan PIHAK PERTAMA saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu)

2. Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga

PASAL 8

1. Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.

2. Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama.

3. Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga.

PASAL 9
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang–orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

PASAL 10

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.

2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak

3. Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PASAL 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

PASAL 12

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum

PASAL 13

Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini

PASAL 14

Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan

PASAL 15
PERSELISIHAN

1. Jika muncul perselisihan tentang isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai

2. Jika penyelesaian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator

3. Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima

4. Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini

5. Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan

 PASAL 16

Jika mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri [................] sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

PIHAK PERTAMA                                                     PIHAK KEDUA
[.....................]                                                        [.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

November 8th, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU

 

 

Pada hari ini, [................], tanggal [......] bulan [..............] tahun [.....................] [(................... )] bertempat di [........................], pihak-pihak tersebut di bawah ini:

 

  1. [      n   a  m   a     ] dalam hal ini bertindak selaku Pemilik dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas  nama [  n a m a  p e r u s a h a a n  ] berkantor di [......................................................] selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut  PIHAK PERTAMA.

 

  1. [      n   a  m   a     ] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi beralamat di [..............................................................................................................................................................], selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut “Perjanjian” berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

 

 

Pasal 1

MASA KERJA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 

  1. Pihak Kedua akan dipekerjakan oleh Pihak Pertama selama [.................(............)] tahun terhitung tanggal [.............................................] sampai dengan [............................]. Pihak Kedua bekerja sebagai [………….. ] pada  [.........................]. Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal [........] hari kalender.

 

  1. Pihak Kedua bertanggung jawab langsung dan di bawah pengawasan Manager Operational ataupun General Manager.

 

 

  1. Pihak Kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

 

  1. Pihak Pertama berhak memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua selain dari yang tersebut di atas.

 

 

 

Pasal 2

TEMPAT KERJA

  1. Dalam melaksanakan tugas Pihak Kedua berkedudukan di [.................................................] yang terletak di [......................................................................]

 

  1. Pihak Pertama berhak memindahkan Pihak Kedua ke tempat tugas yang lain.

 

 

Pasal 3

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

  1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian untuk yang ke-2 (dua) ini apabila Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua.

 

  1. Bahwa dalam hal Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua setelah masa perjanjian ke-2 (dua) berakhir, maka Pihak Pertama akan melakukan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Karyawan Tetap.

 

  1. Dalam hal masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari Pihak Pertama sebagai Karyawan Tetap, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa Perjanjian tersebut.

 

 

Pasal 4

PEMBARUAN MASA KONTRAK KERJA

  1. Dalam hal Perpanjangan Masa Kontrak Kerja telah berakhir, dan Pihak Pertama masih membutuhkan tenaga Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua sepakat untuk dilakukan Pembaruan Masa Kontrak Kerja, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dapat dapat diperarui paling lama [.............(........)] tahun.

 

  1. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan 30 [.............(............)] hari setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama berakhir.

 

 

Pasal 5

G A J I

Pihak Kedua memperoleh gaji bersih dari Pihak Pertama sebesar Rp. [................],- [( ..........................................)] per bulan dan akan dibayarkan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan dengan rincian sebagai berikut :

ü  Gaji Pokok            : Rp.[...............................................]

ü  Tunjangan             : Rp.[...............................................]

ü  Transportasi          : Rp.[...............................................]

ü Total                      : Rp.[...............................................]

 

Gaji tersebut diatas belum termasuk uang lembur yang besarnya tiap bulan berdasarkan jumlah jam lembur.

 

Serta untuk divisi Marketing, gaji tersebut di atas belum termasuk uang komisi penjualan yang akan di bayarkan apabila mencapai target penjualan yang telah ditetapkan Pihak Pertama dan pembayaran uang komisi tersebut akan dilakukan pada tanggal [............] bulan berikutnya.

 

 

Pasal 6

PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.

 

 

Pasal 7

TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Raya senilai dengan satu bulan Gaji Pokok akan dibayarkan kepada Pihak Kedua dan akan dibayarkan sebelum Hari Raya dihitung secara proposional untuk tahun pertama dan terakhir Pihak Kedua tersebut bekerja di [ nama perusahan ].

 

 

Pasal 8

WAKTU KERJA

  1. Waktu kerja resmi yang ditetapkan Perusahaan adalah [........(.........................)] jam perhari, dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, yang di tentukan oleh masing-masing kepala divisi.

 

  1. Jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak [...........(.........................)] hari kerja dengan [...........(.........................)] hari libur yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

 

 

Pasal 9

C  U  T  I

  1. Pihak Kedua berhak atas cuti tahunan selama [........(...........................)] hari di hitung secara proposional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kerja di Perusahaan.

 

  1. Hak Cuti timbul setelah Pihak Kedua mempunyai masa kerja selama [........(.........................)] tahun.

 

 

Pasal 10

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. Pihak Kedua wajib tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib pada Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku saat ini maupun yang berlaku dikemudian hari. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administrasi kepada Pihak Kedua.

 

  1. Selama Perjanjian Kerja ini berlangsung, jika Pihak Kedua tidak mampu menunjukan kinerja yang baik, maka Pihak Kedua dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri dari Perusahaan.

 

  1. Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang menerima pembayaran dari segala sumber atau perusahaan lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

 

 

Pasal 11

KERAHASIAN INFORMASI

Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan Informasi yang bersifat Rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistem rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang di wajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang di edarkan melalui sistem elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan Pihak Pertama.

 

 

Pasal 12a

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

  1. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka selama [........(.........................)] bulan setelahnya, Pihak Kedua secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh memberikan pekerjaan, mempengaruhi atau mencoba pegawai Pihak Pertama untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Pertama.

 

  1. Dengan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Pihak Pertama dapat mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Kedua karena pengingkaran ketentuan Perjanjian ini dan atau penyalahgunaan jabatan.

 

  1. Pengunduran diri dengan baik berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja.

 

  1. Pengunduran diri dengan baik tersebut diperlihatkan melalui kondisi-kondisi berikut:

ü  Pihak Kedua harus mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lambat [........(.......................)] hari sebelum tanggal pengunduran diri berlaku. Namun demikian, Perusahaan atas kebijakannya berhak meminta karyawan yang bersangkutan untuk meninggalkan Perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama [........(.........................)] hari tersebut.

ü  Pihak Kedua tetap melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengunduran diri mulai berlaku.

ü  Pihak Kedua tidak boleh berada dibawah kontrak yang mengikat.

ü  Semua fasilitas Pihak Kedua diselesaikan (misalnya: pinjaman yang masih terhutang harus telah dibayar kembali sepenuhnya, dll.).

 

  1. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pihak Kedua akan mengembalikan seluruh dokumen perusahaan dalam bentuk tertulis atau disket, kunci, kartu pas, kartu tanda pengenal milik Perusahaan, seragam, atau barang-barang perusahaan lainnya.

 

 

Pasal 12b

HAK CIPTA

Pihak Kedua menyetujui untuk memberitahukan segera dan menyeluruh kepada Pihak Pertama seluruh informasi berkenaan dengan penemuan, perolehan, rancangan, pengembangan, perbaikan, materi dan rahasia dagang yang bersifat hak cipta selama Pihak Kedua dipekerjakan oleh Pihak Pertama.

 

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hokum yang sama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, tahun yang telah disebutkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pihak Pertama                                                           Pihak Kedua

 

 

 

[......................]                                                          [......................]

 

Categories: Uncategorized Tags:

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO

November 8th, 2013 No comments

PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO

 

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, _____ tanggal _____ oleh dan antara:

 

1.  Nama         : _____

Alamat       : _____

Jabatan       : _____

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan PT _____berdasarkan Anggaran Dasar Nomor _____ tertanggal _____ berkedudukan di _____, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

2.  Nama         : _____

Alamat       : _____

Jabatan       : _____

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV_____, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

 

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Even Organizer yang akan mengadakan kegiatan _____.

 

Jangka waktu penyelenggaraan _____ ini  dilakukan selama _____ terhitung sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____.

 

Bahwa PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tempat untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

 

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tempat kepada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

 

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

MAKSUD

 

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan Gedung milik PIHAK KEDUA sebagai tempat penyelenggaraan acara _____ , dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud tersebut.

 

 

Pasal 2

WAKTU KEGIATAN

 

1.   Acara ini akan dilaksanakan setiap hari _____ selama _____ sejak tanggal _____  sampai dengan tanggal _____ .

 

2.   Lama waktu untuk sekali penyelenggaran adalah _____ jam dimulai pada pukul _____ sampai dengan pukul _____ WIB.

 

 

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

 

1.   PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas persiapan kegiatan yang diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA.

 

2.   PIHAK PERTAMA menyediakan seluruh perangkat seluruh sound system yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut.

 

3.   PIHAK PERTAMA menyediakan sendiri Pemandu Acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

 

4.   Menggunakan tempat tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukkannya menurut Perjanjian ini.

 

 

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

 

PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut:

1.   Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.

2.   Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi pengunjung.

3.   Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan kegiatan pameran ini.

 

 

Pasal 5

BIAYA

 

Biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).

 

 

Pasal 6

CARA  PEMBAYARAN

 

Cara pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a.   Tahap pertama sebagai uang muka sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatangan Perjanjian ini.

b.   Tahap kedua akan dibayar sebesar  Rp _____ (_____ Rupiah) pada hari pertama pelaksanaan acara, yakni pada tanggal _____ .

c.   Tahap ketiga sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan acara _____ , yakni pada tanggal _____ .

 

Seluruhnya dibayar secara tunai di tempat PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 7

PEMBATALAN

 

1.   Perjanjian kerja sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetuju-an pihak lainnya.

 

2.   Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

 

 

Pasal 8

FORCE MAJEURE

 

1.   Force Majeure yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan Pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

 

2.   Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak.

 

 

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

1.   Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

 

2.   Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan _____ .

 

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                              PIHAK KEDUA

 

 

 

(___________)                                                                                        (_________)

 

 

Categories: Uncategorized Tags:

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis

August 27th, 2013 No comments

Bisnis bagi banyak orang merupakan jalan hidup yang membuat mereka bebas dan bisa melakukan segala pilihan dari keputusan mereka sendiri. Menjadi pemilik bisnis membuat mereka menjadi pemegang keputusan dan ada kalanya pemilik bisnis akan memutuskan untuk membuat kerjasama untuk mengembangkan bisnis mereka lebih jauh. Semua orang ingin memajukan bisnis mereka dan tidak ada salahnya mulai mempertimbangkan menandatangani surat perjanjian kerjasama bisnis dengan pihak lain yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Anda. Perjanjian yang jelas dalam kerjasama sangat penting agar kerjasama tersebut transparan dan saling menguntungkan. Tentu surat perjanjian hitam di atas putih perlu dibuat bahkan jika Anda bekerjasama dengan keluarga atau teman dekat sendiri.

Komponen Penting
Membuat surat perjanjian kerjasama bisnis tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena surat tersebut harus memberikan gambaran yang jelas mengenai perjanjian yang akan mewakili kepentingan kedua belah pihak. Surat ini mungkin hanya akan ditandangani oleh dua orang yang bekerjasama, tetapi untuk membuat surat perjanjian ini valid, Anda perlu pila menghadirkan beberapa orang untuk menjadi saksi. Selain persetujuan kerjasama bisnis, Anda bisa pula mencantumkan hukuman atau ganti rugi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Ada banyak komponen yang harus diperhatikan meskipun nanti surat ini hanya akan terdiri dari satu atau dua lembar kertas saja.

Dalam sebuah surat perjanjian kerjasama, hukum merupakan hal yang paling penting untuk dicermati karena perjanjian tersebut dibawa ke ranah hukum lewat surat hitam di atas putih dengan saksi dan tanda tangan di atas materai. Oleh karena itu, objek harus jelas dan identitas yang dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut juga harus jelas. Selain itu, kesepakatan yang dibuat harus tanpa paksaan dan Anda mungkin bisa menambahkan latar belakang pembuatan perjanian kerjasama tersebut dalam surat. Anda perlu menjelaskan isi perjanjian dengan sejelas-jelasnya termasuk tindak lanjut serta syarat dan ketentuan. Mekanisme sengketa yang mungkin terjadi juga perlu dicantumkan. Tanda tangan dilakukan kedua belah pihak dengan disaksikan oleh saksi. Tentu masing-masing pihak perlu mendapatkan salinan surat perjanjian tersebut.

Hal yang Perlu Diperhatikan
Kerjasama dengan pihak lain di dunia bisnis kadangkala memang tidak diinginkan, tetapi dibutuhkan oleh pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, surat perjanjian kerjasama perlu dibuat agar kerjasama tersebut berjalan di bawah koridor hukum. Dalam membuat surat perjanjian, kedua belah pihak seharusnya mempunyai keinginan yang sama untuk bekerja sama dan sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik. Anda perlu berusaha untuk mendapatkan peluang kerjasama sebelum membuat perjanjian resmi lewat kegiatan makan bersama maupun gathering. Kebijakan dari masing-masing pihak dalam kerjasama perlu diketahui oleh satu sama lain. Kejujuran merupakan faktor penting yang seharusnya menjadi dasar agar kerjasama berjalan baik dan lancar.

Categories: Uncategorized Tags:

Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama

August 26th, 2013 No comments

Anda yang mempunyai mimpi yang besar mungkin akan memilih menjalankan bisnis dibandingkan menjadi karyawan karena Anda bisa menciptakan target pencapaian yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di dunia bisnis yang kadang kala sulit dilakukan oleh karyawan. Nah, untuk mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi, pemilik bisnis tidak bisa berjalan sendiri dan butuh kerjasama dengan pihak lain. Melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk mengembangkan bisnis tidak mudah dan acapkali sulit dipercaya. Namun, berdasar pada kepercayaan dan sebuah surat hitam di atas putih, Anda mempunyai peluang untuk meraih pencapaian lebih tinggi di dunia bisnis yang Anda geluti. Tentu Anda perlu memastikan bahwa surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak sudah benar-benar disepakati bersama.

Conton Surat
Banyak komponen yang harus diperhatikan dalam membuat surat perjanjian kerjasama sehingga kerjasama yang dilakukan bisa berjalan di jalur yang sesuai dengan perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat. Perjanjian tersebut bisa dibuat dengan komponen yang berkembang luas dan rumit untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terakomodasi kebutuhannya dalam kerjasama bisnis tersebut. Namun, sebelum Anda bisa memulai membuat kerjasama besar dengan tingkat kerumitan tinggi dalam perjanjian yang dibuat, Anda bisa membuat surat perjanjian yang sederhana untuk kerjasama patungan misalnya.

Judul tentu merupakan hal pertama yang penting untuk menjelaskan isi surat perjanjian kerjasama baik dengan mencantumkan objek maupun tidak sama sekali. Nah, hal selanjutnya yang tidak boleh dilupakan adalah nama pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam surat yang meliputi pihak pertama, pihak kedua, dan selanjutnya. Isi perjanjian dalam kerjasama yang akan disepakati harus dijabarkan secara jelas dalam surat biasanya dengan menggunakan pasal-pasal. Isi perjanjian harus jelas dan disepakati dengan cara yang sama oleh kedua belah pihak sehingga tidak akan terjadi penafsiran ganda. Tanggal pengesahan serta tanda tangan merupakan bagian wajib dalam kesepakatan ini. Saksi turut hadir dalam prosesi penandatanganan surat perjanjian sekaligus disebutkan dalam surat serta membubuhkan tandatangan sebagai pihak ketiga.

Keabsahan Surat Perjanjian
Kerjasama bisnis memang sebaiknya diresmikan dalam surat perjanjian kerjasama, tetapi surat tersebut baru akan disebut sah jika memenuhi beberapa kriteria dan Anda perlu memerhatikan kriteria tersebut agar perjanjian memang benar-benar berada di bawah payung hukum. Perjanjian tersebut ditulis di kertas biasa atau kertas tersegel dengan tidak lupa menyediakan materai. Kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian sebaiknya mempunyai maksud baik tanpa unsur paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Kesepakatan sebaiknya sudah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum menuangkannya ke dalam surat perjanjian resmi. Pihak yang terkait harus dalam keadaan sadar dan sudah dewasa. Isi perjanjian wajib dijelaskan sedetil mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan hukum maupun norma yang ada.

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MAINTENANCE

May 23rd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MAINTENANCE

NO REF : [………………………..]

 

 

Pada hari ini, [____________] yang disebutkan di bawah ini:

 

1.   [Nama Perusahaan]

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

2.   [Nama Perusahaan]

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Sepakat untuk mengadakan kerjasama dimana PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan dan PIHAK KEDUA.

 

Menyatakan menerima pekerjaan.

 

 

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. PIHAK KEDUA berkewajiban penuh dalam hal pengembangan Banking Smart System dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk suatu pertumbuhan bisnis.

 

  1. PIHAK KEDUA wajib membantu implementasi sistim yang telah dikembangkan dalam bentuk support buku panduan dan training.

 

  1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran Banking Smart System. Tanggung jawab ini berupa bantuan (support) pemecahan masalah yang terjadi, yang berupa : Help Desk, Data Support dan kunjungan langsung.

 

  1. Help Desk : PIHAK KEDUA bersedia melayani pertanyaan atau permintaan penjelasan dari PIHAK PERTAMA baik melalui telepon maupun tatap langsung.

 

  1. Data Support : Jika penanganan masalah melalui telepon tidak berhasil, maka PIHAK KEDUA dengan persetujuan dari pihak I dapat meminta data berupa hard file maupun soft file.

 

  1. Kunjungan Langsung : Jika penanganan masalah melalui Help Desk (telepon support) atau data support tidak berhasil, maka pihak II atau pihak yang terafiliasi dengan Pihak II wajib melakukan kunjungan penanganan masalah ke Pihak I dalam waktu 1 x 24 Jam.

 

 

HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM KERJASAMA

  1. PIHAK KEDUA  tidak bertanggung jawab terhadap laporan-laporan atau angka-angka yang berkaitan dengan keuangan PIHAK PERTAMA.

 

  1. PIHAK KEDUA  tidak bertanggung jawab terhadap komputer dan peralatan pendukung yang digunakan oleh Pihak I dan perangkat tersebut disediakan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

 

  1. System operasi dan software pendukung yang diperlukan oleh Banking Smart System  sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA dan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

 

 

BIAYA DAN JANGKA WAKTU

  1. Jangka waktu kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal [__________] dan beakhir tanggal [_________]

 

  1. Setelah jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUAdapat memperpanjang yang disertai dengan penerbitan surat kerjasama yang baru.

 

  1. Atas kerjasama ini, PIHAK KEDUA berhak mendapat imbalan sebesar Rp. [ __________], pertahun dibagi dua belas dan dibayarkan setiap bulan.

 

 

PENGELOLAAN KANTOR KAS DAN CABANG

  1. Dalam hal pengelolaan kantor kas atau kantor cabang, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan imbalan berupa biaya instalasi dan training tetapi hanya mendapat biaya maintenance.

 

  1. Masa garansi tetap dalam jangka waktu satu tahun, dan untuk perjanjian kontrak maintenance akan dilakukan setelah masa garansi berakhir atau tahun berikutnya.

 

  1. Besar biaya maintenace untuk setiap kantor cabang atau kantor kas akan disesuaikan dengan kantor pusat.

 

 

LAIN–LAIN

  1. PIHAK KEDUA  termasuk pihak yang terafiliasi dengan bank, sehingga seluruh keamanan data keuangan, manajemen dan organisasi juga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi data keuangan, manajemen dari organisasi PIHAK PERTAMA.

 

  1. Surat perjanjian ini dirangkap dua, keduanya asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

 

 

[Nama Perusahaan]                                                     [Nama Perusahaan]

 

 

[Nama]                                                                        [Nama]

PIHAK PERTAMA                                                 PIHAK KEDUA

 

Categories: Uncategorized Tags: