SURAT PERJANJIAN NIKAH

December 3rd, 2013 No comments

Pada hari ini, tanggal [.................], bulan [................], tahun [...........] di kota [..........] telah dibuat perjanjian perkawinan antara*)

1. Nama : [................................................]
Alamat : [................................................]
Tempat/ Tgl. lahir : [................................................]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : [................................................]
Alamat : [................................................]
Tempat/ Tgl. lahir : [................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini.

PASAL 1
PRINSIP DASAR

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum

PASAL 2

Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PASAL 3
PERKAWINAN MONOGAMI

Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogam

PASAL 4

1. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami

2. Keadaan khusus tersebut adalah :

- dalam jangka waktu [..................] tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan;

- kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi)

3. Rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah [....].

PASAL 5

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PASAL 6
HARTA KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

1. Harta kekayaan PIHAK PERTAMA saat ini meliputi : [...................................] (sebutkan satu persatu)

2. Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga

PASAL 7

1. Harta kekayaan PIHAK PERTAMA saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu)

2. Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga

PASAL 8

1. Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.

2. Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama.

3. Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga.

PASAL 9
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang–orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

PASAL 10

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.

2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak

3. Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PASAL 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

PASAL 12

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum

PASAL 13

Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini

PASAL 14

Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan

PASAL 15
PERSELISIHAN

1. Jika muncul perselisihan tentang isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai

2. Jika penyelesaian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator

3. Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima

4. Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini

5. Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan

 PASAL 16

Jika mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri [................] sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

PIHAK PERTAMA                                                     PIHAK KEDUA
[.....................]                                                        [.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJA FRANCHISE (WARALABA)

May 22nd, 2013 No comments

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

 

Selanjutnya disebut

  • PIHAK I : Franchisor sebagai PEMBERI WARALABA

(menyangkut merek dagang, hak cipta dan bisnis franchise beserta know how)

Nama        : [..................................................................]

Alamat      : [..................................................................]

 

Mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan

 

  • PIHAK II             : FRANCHISE/Penerima Waralaba

(sebagai mitra kerja)

Menyangkut wilayah operasi dan pemberian hak-hak secara formal untuk merek dagang, nama dagang [......................]

Nama        : [..................................................................]

Alamat      : [..................................................................]

 

Kedua belah pihak mengadakan hubungan mitra bisnis waralaba dengan persyaratan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

 

Pemberi waralaba memiliki merek dagang atau nama dagang (………………….) serta good will badan tempat-tempat beroperasi.

 

 

Pasal 2

 

Pemberi waralaba memiliki sebuah format bisnis (sebuah system yang rahasia dan konfidensial)

 

 

Pasal 3

 

Pemberi waralaba memiliki banyak kontrak, formula, resep rahasia, spesifikasi, desain gambar dan dokumen operasional.

 

 

Pasal 4

 

Pemberi waralaba memiliki hak cipta dari beberapa item dalam bentuk tertulis dan mendapat perlindungan hak cipta.

 

 

Pasal 5

 

Pemberi waralaba membuka bisnis pertama-tama membayar uang waralaba awal. Biaya ini dibebankan kepada penerima waralaba untuk semua jasa awal yang disediakan pemberi waralaba atau uang masuk anggota yaitu pendirian waralaba sebesar Rp. [...........................],- (…………………………………………….) dan peralatan pelatihan dan bahan membuka pelatihan ditentukan lebih lanjut.

 

 

Pasal 6

 

Pemberi waralaba membebani penerima waralaba untuk menjalankan bisnis dengan membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk iklan local.

 

 

Pasal 7

 

Pemberi waralaba mempunyai tanggung jawab untuk memberi jasa pelatihan yang dibutuhkan penerima waralaba

  • Pemantauan kinerja franchise untuk membantu mempertahankan standard dan tingkat keuntungan
  • Terus menerus memperbaharui metode-metode dan inovasi baru
  • Riset dan pengembangan pasar
  • Promosi dan iklan
  • Keuntungan dari daya beli yang besar
  • Menyediakan bermacam-macam jasa manajemen khusus di kantor pusat.

 

 

Pasal 8

 

Penerima waralaba menentukan jangka waktu perjanjian [........(.............)] tahun.

 

 

Pasal 9

 

Pemberi waralaba akan membantu memberikan kepada penerima waralaba untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu direalisir atau jika tidak diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai franchise.

 

 

Pasal 10

 

Pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila terjadi kesalahpahaman dapat melalui arbitrase setempat.

 

 

Pasal 11

 

Perjanjian kontrak kerja ini dimulai tanggal _______, bulan______________________, tahun _________ dan berakhir tanggal _______, bulan______________________, tahun _________ (selama 5 tahun)

 

 

Pasal 12

 

Setiap Penerima waralaba membuka outlet baru ditempat baru harus memberitahu dan membayar pendirian waralaba.

 

 

Pasal 13

 

Dalam surat perjanjian kontrak kerja, apabila terjadi kesalahan dari pihak penerima waralaba, Penerima waralaba diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sehingga bisa terhindar dari pengakhiran kontrak, asalkan tidak terus menerus melakukan pelanggaran, konsekuensinya dari pengakhiran itu biasanya akan melibatkan Penerima waralaba dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa dia berhenti mengibarkan bendera Pemberi waralaba.

 

Dibuat di (……………………….)

 

Tanggal (……………………….)

 

Penerima waralaba,                                                                    Pemberi waralaba,

 

 

 

(……………………….)                                                                      (……………………….)

 

Categories: Uncategorized Tags: